HIMPUNAN PERATURAN TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

UNDANG-UNDANG

1.      UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

UU No.22 Tahun 2001 dibagi menjadi dua bagian yaitu :

·         Peraturan Bidang Hulu

·         Peraturan Bidang Hilir

Ada beberapa sub bidang hilir yang saya masukan yaitu point :

3.      PP No.36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

12.  Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ada beberapa Sub yang berkaitan dengan kegiatan pejualan BBM dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niaga;

12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa transmisi dan distribusi.

14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk Melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

BAB V

KEGIATAN USAHA HILIR

Pasal 23

1.      Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah.

2.      Izin Usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

a.     Izin Usaha Pengolahan

b.     Izin Usaha Pengangkutan

c.     Izin Usaha Penyimpanan

d.     Izin Usaha Niaga

3.      Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 50

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang

    diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak

    dan Gas Bumi.

b. Melakukan pemeriksaan  terhadap orang atau badan yang diduga

    melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ;

c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka

    dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

d. Menggeledah tempat dan atau sarana yang diduga digunakan untuk

    melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan

    gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga 

    digunakan untuk melakukan tindak pidana;

f. Menyegel atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang

   digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

    pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas

    Bumi;

h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha

    Minyak dan Gas Bumi.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

a.     Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh Miliar Rupiah)

b.     Pengangkutan Sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah)

c.     Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)

d.     Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)